Kuncinya Tidak Menggunakan Fasiiltas Negara

Berita58 Dilihat

Rabu, 24 Januari 2024 – 16:55 WIB

VIVA – Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Nusron Wahid menghimbau semua pihak menghargai hak politik setiap orang, termasuk jika orang tersebut adalah Presiden dan menteri. Ini disampaikan Nusron saat dimintai respon pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut Presiden dan Menteri boleh melakukan kampanye. 

Baca Juga :

Jokowi Bilang Presiden Boleh Kampanye dan Memihak di Pilpres, Begini Aturannya

“Harus dihargai ya, setiap insan masyarakat indonesia punya hak politik. Harus diingat bahwa sebagai pribadi, presiden dan menteri ini punya hak nyoblos juga. Diantaranya juga adalah ada yang jadi anggota partai politik.” terang Nusron kepada wartawan pada Rabu, 24 Januari 2024. 

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid

Baca Juga :

Anies Sindir Jokowi soal Boleh Memihak di Pilpres: Sebelumnya Kami Dengar Netral

Nusron menjelaskan, hak dari pejabat seperti presiden dan menteri tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

“Bisa dicek di UU Pemilu no. 7 tahun 2017, Pasal 281 Pasal 299, semuanya ada. Belum lagi aturan lainnya. Kuncinya tidak menggunakan fasilitas negara. Dan satu lagi, supaya tidak fitnah, untuk pejabat seperti presiden ada fasilitas yang melekat. Silahkan ditanyakan juga ke ahli hukum  ya.” urai Nusron. 

Baca Juga :

Mahfud MD Sentil Menteri jadi Tim Sukses yang Pakai Fasilitas Negara

Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid.

Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid.

Nusron juga menegaskan, hak untuk berkampanye ini berlaku umum sehingga semua memiliki hak yang sama. 

“Jadi kakak nya Mas Muhaimin yang menteri desa, boleh loh kampanye Mas Muhaimin. Pak Menkumham, Bu Mensos, boleh juga kampanye PDIP. Menteri KLHK boleh juga kampanye Nasdem. Jadi semua boleh. Kuncinya sekali lagi, harus cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara.” pungkas Nusron Wahid. 

Baca Juga  Marriott International Holds Special Event in Bali

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa presiden dan menteri boleh berkampanye. Hal itu disampaikan di Pangkalan TNI AU Halim, Rabu pagi. 

“Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak, boleh,” kata Presiden Jokowi. “Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa berpolitik nggak boleh, boleh. Menteri juga boleh,” sambungnya.

Halaman Selanjutnya

“Jadi kakak nya Mas Muhaimin yang menteri desa, boleh loh kampanye Mas Muhaimin. Pak Menkumham, Bu Mensos, boleh juga kampanye PDIP. Menteri KLHK boleh juga kampanye Nasdem. Jadi semua boleh. Kuncinya sekali lagi, harus cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara.” pungkas Nusron Wahid. 

Halaman Selanjutnya



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *